Soroti UU Kepailitan dan PKPU, Ketum AAI Ranto Simanjuntak Dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum di UPH

Soroti UU Kepailitan dan PKPU, Ketum AAI Ranto Simanjuntak Dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum di UPH

Soroti UU Kepailitan dan PKPU, Ketum AAI Ranto Simanjuntak Dikukuhkan sebagai Doktor Ilmu Hukum di UPH

Menurut Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), Dr. Ranto Simanjuntak, keterlibatan hukum pidana dalam perkara kepailitan ini menepatkan hukum kepailitan seolah-olah tidak otonom dan bermartabat, sebagaimana disampaikan dalam disertasinya yang berjudul Pemidanaan terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Aspek Keadilan Bermartabat pada Ujian Terbuka Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Sabtu (28/10).

Sebagai organ penting dan strategis proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), kurator diberikan tugas dan wewenang mengurus serta membereskan harta debitur pailit. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU); di mana dalam menjalankan tugasnya, kurator tunduk pada sejumlah rambu-rambu, seperti menjaga independensi, tidak memiliki benturan kepentingan, dan tidak melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Kendati ada ancaman pidana bagi pelanggaran yang dilakukan kurator, UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur secara tegas ketentuan-ketentuan pidana berkaitan dengan kepailitan dan PKPU, seperti kriteria tindak pidana dan sanksinya. Di sisi lain, regulasi yang mengatur ketentuan pidana terkait kepailitan dan PKPU, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Menurut Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (DPP AAI), Dr. Ranto Simanjuntak, keterlibatan hukum pidana dalam perkara kepailitan ini menepatkan hukum kepailitan seolah-olah tidak otonom dan bermartabat, sebagaimana disampaikan dalam disertasinya yang berjudul Pemidanaan terhadap Kurator dalam Perkara Kepailitan dan PKPU Ditinjau dari Aspek Keadilan Bermartabat pada Ujian Terbuka Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Sabtu (28/10).

Melalui disertasi tersebut, ia juga menyoroti potensi kriminalisasi terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berikut dua novelti yang ia sampaikan. Pertama, tidak adanya imunitas terhadap kurator dalam menjalankan proses PKPU dan kepailitan karena ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, diperlukan implementasi teori hukum bermartabat dalam setiap proses hukum, sehingga dapat terwujud trio tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan).

Kedua, penerapan teori hukum bermartabat dalam sistem hukum secara menyeluruh. Selain memuat trio tujuan hukum, teori yang diciptakan oleh Promotor, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M. Si. ini juga bersumber dari nilai-nilai luhur Pancasila. Teori hukum bermartabat dianggap penting, karena menggunakan pendekatan filsafat dan holistik, sehingga dapat berinteraksi dengan sistem hukum lain.

“Apabila terjadi konflik dalam suatu sistem hukum, dapat diselesaikan dengan sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, suatu sistem hukum bermartabat juga menghasilkan penegakan hukum bermartabat. Suatu sistem hukum dianggap bermartabat, jika dapat menyelesaikan konflik yang ada di dalamnya sendiri, tanpa perlu campur tangan hukum lain,” kata Ranto.

Penguatan Regulasi Kepailitan dan PKPU

Ranto melanjutkan, penguatan regulasi kepailitan dan PKPU dapat dicapai dengan sejumlah cara. Pertama, revisi atau pembaruan komprehensif atas UU Kepailitan dan PKPU agar benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif menyelesaikan utang-piutang secara adil dan seimbang. Kedua, memberikan perlindungan hukum kepada kurator agar dapat melakukan tugas profesinya dengan rasa aman dan bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana (bila melakukan kesalahan atau kelalaian yang merugikan harta pailit). Terkait tindak pidana kepailitan, harus diatur secara rinci (klasifikasi secara jelas tindak pidana materiel dan formil), sehingga tidak multitafsir dan menempatkan kurator pada posisi yang rentan dikriminalisasi.

 

Ketiga, penguatan regulasi kepailitan dan PKPU tidak terlepas dari penataan atau penguatan struktur hukum dan kelembagaannya. Sebagai suatu sistem hukum, UU Kepailitan dan PKPU harus otonom dalam menyelesaikan masalah utang piutang antara debitur dan kreditur. Keterlibatan hukum pidana hanya skomplementer atau mengawal upaya penegakan hukum melalui UU Kepailitan dan PKPU. Bukan mengintervensi hukum kepailitan, sehingga terkesan hukum pidana lebih superior daripada hukum lainnya. Demikian juga dengan kewenangan absolut pengadilan niaga dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara kepailitan dan PKPU harus dihargai dan dihormati.

 

 

Keempat, kualitas aparat penegak hukum, baik kompetensi intelektual maupun integritas kepribadian harus ditata dan diperkuat. Dalam pandangan Ranto, sebaik apa pun sistem hukum dan istrumen hukum yang dibuat tidak akan efektif, jika impelementasinya tidak didukung kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum yang mumpuni. Para penegak hukum yang menangani laporan atau kasus kepailitan, baik pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pemberkasan perkara, dakwaan, dan menetapkan keputusan harus benar-benar memiliki keahlian khusus berkaitan dengan persoalan kepailitan dan PKPU.

 

 

Kelima, membangun kemitraan yang sejajar di antara para penegak hukum. Kemitraan ini sangat penting untuk menjaga otonomi dan martabat dari para penegak hukum, termasuk profesi kurator yang diangkat dan mewakili pengadilan dalam proses pengurusan serta pemberesan harta pailit.

 

Usai mempertahankan disertasinya, Dr. Ranto Simanjuntak, S.H., M.H. pun lulus dan dikukuhkan menjadi Doktor Ilmu Hukum ke-151 di Universitas Pelita Harapan dengan prestasi magna cumlaude. Sebagai kesimpulan, ia menilai efektivitas dari UU Kepailitan dan PKPU belum tercapai dan sempurna, karena kelemahan krusial yang sifatnya substantif pada undang-undang tersebut, belum efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dengan kata lain, UU Kepailitan dan PKPU belum menjadi landasan hukum yang ideal bagi terwujudnya keadilan bermartabat.

 

 

“Ketidakjelasan kriteria tindak pidana ini, sering kali menjadi satu titik masuk yang menghambat tugas dan fungsi kurator, bahkan mengancam mereka dalam melakukan pemberesan/pengurusan. Saya menghendaki pemerintah bersama DPR bisa menggunakan penelitian ini sebagai satu rekomendasi di mana harus diberikan suatu penjelasan khusus di dalamnya (misalnya, tindak pidana formil atau materil), sehingga kurator dapat memahami konsekuensi pelanggarannya,” Ranto menambahkan.

 

 

Sementara itu, Promotor pada Ujian Terbuka Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Teguh Prasetyo, S.H., M. Si. mengapresiasi keberhasilan Ranto Simanjuntak dalam menyelesaikan dan mempertahankan disertasinya. Harus menghadapi proses yang cukup panjang, Ranto dikenal ulet, tekun, dan disiplin dalam berkoordinasi dan berkonsultasi terhadap hasil penelitian dan disertasi.

 

 

“Sebagai praktisi, Saudara Ranto menghadapi berbagai problem dalam dunia praktik, tetapi ia mencoba mencari perguruan tinggi yang berbobot, belajar, menggali, dan atas dasar itu mengambil isu pemidanaan terhadap kurator. Pemilihan Saudara Ranto terhadap topik dan teori itu cukup tepat, karena teori itu kita gali dari nilai-nilai luhur kita sendiri, Pancasila, membentuk sistem untuk mencapai tujuan dengan memanusiakan manusia. Ketertarikan Saudara Ranto dieksekusi dengan cerdas, cermat, teliti, terutama saat menjawab pertanyaan dari Tim Penguji. Analisis tersebut tidak hanya digunakan dalam tataran mengajar atau analitik, tetapi pertimbangan hakim,” ujar Prof. Teguh Prasetyo.

 

Hadir dalam ujian, Pengacara Senior O. C. Kaligis menilai, harus ada solusi untuk meminimalkan risiko kriminalisasi pada kurator. Sebab bagaimanapun, kurator hanya bertugas untuk mencatatkan harta, sementara laporan dari kreditur belum tentu benar. Apalagi, di Indonesia, transparansi mengenai pergerakan kekayaan seseorang belumlah ada.

 

 

“Kalau saya bilang, mesti lewat dewan atau hakim pengawas dulu, karena di mana-mana itu berfungsi untuk mendapatkan keadilan yang bermartabat. Jadi, kalau tidak ada ke pengawas, langsung ke tindak pidana (penyidik), dia belum tentu mengerti mengenai UU Kepailitan dan PKPU,” O.C. Kaligis menjelaskan.

 

 

Ia pun berharap, diskusi ini tidak hanya berakhir di tataran disertasi, tetapi juga msuk ke DPR untuk memperbaiki undang-undang.

 

 

“Kurator hanya mengurus kekayaan, bagaimana jika kreditur menggelembungkan harga? Maka saya bilang ini menarik. Saya sangat bangga ia mendapatkan predikat magna cumlaude. Jangan berhenti di sini, karena ia juga praktisi. Kalau perlu diperjuangkan ke pembuat undang-undang,” tutup O.C. Kaligis.


(Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/a/soroti-uu-kepailitan-dan-pkpu--ketum-aai-ranto-simanjuntak-dikukuhkan-sebagai-doktor-ilmu-hukum-di-uph-lt65446a56a398b/?page=3 )

 

 



Artikel Lainnya

Antusiasme Tinggi, DPP AAI Maju Bersama akan Menyelenggarakan Turnamen Billiard Setiap Tahun

Antusiasme Tinggi, DPP AAI Maju Bersama akan Menyelenggarakan Turnamen Billiard Setiap Tahun

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Maju Bersama menyelenggarakan turnamen billiard, bertajuk Piala Ketua Umum AAI 2023 yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu single bola sembilan dan double bola delapan dengan memperebutkan total hadiah 60 juta rupiah, bertempat di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Minggu (24/09/23).

Ranto Simanjuntak Usulkan Buka Pengaduan Jika Ada Advokat Jadi Timses

Ranto Simanjuntak Usulkan Buka Pengaduan Jika Ada Advokat Jadi Timses

Jakarta, NUSANTARAPOS.CO.ID – Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Maju Bersama Ranto Simanjuntak mengusulkan dibentuknya Dewan Kehormatan yang menaungi seluruh organisasi Advokat yang ada di Seluruh Indonesia. “Perlu dibentuk adanya Dewan Kehormatan Advokat. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi etik jika ada advokat yang melanggar,” kata Ranto dalam keterangannya, Senin (27/11/2023). .

Ketum AAI Ranto Simanjuntak Usulkan Buka Pengaduan Jika Ada Advokat Jadi Timses

Ketum AAI Ranto Simanjuntak Usulkan Buka Pengaduan Jika Ada Advokat Jadi Timses

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Maju Bersama Ranto Simanjuntak mengusulkan dibentuknya Dewan Kehormatan yang menaungi seluruh organisasi Advokat yang ada di Seluruh Indonesia. “Perlu dibentuk adanya Dewan Kehormatan Advokat. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi etik jika ada advokat yang melanggar,” kata Ranto dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Jaga Netralitas, Ketum Advokat Deklarasikan Organisasi Advokat Indonesia Bersatu Untuk Pemilu Jurdil

Jaga Netralitas, Ketum Advokat Deklarasikan Organisasi Advokat Indonesia Bersatu Untuk Pemilu Jurdil

JAKARTA – Sejumlah ketua umum organisasi Advokat seperti Palmer Situmorang (AAI ON), Ranto Simanjuntak (AAI Maju Bersama), Luhut Pangaribuan (Peradi RBA), Juniver Girsang (Peradi SAI), Teguh Samudra (FERARI), Tjoetjoe Sandjaja Hernanto (KAI), Susilo Lestari (Ikadin), Zakirudim Chaniago (IPHI 1987), Diarson Lubis (SPI), Tommy Sugih (AKHI/HKHPM) dan lainnya megadakan deklarasi bersama “Organisasi Advokat Indonesia Bersatu” untuk Pemilu Jurdil di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

DPP AAI Turut Hadiri Konsultasi Publik Kompolnas RI Bersama Organisasi Advokat dan Praktisi Media Massa di Hotel Mercure Jakarta

DPP AAI Turut Hadiri Konsultasi Publik Kompolnas RI Bersama Organisasi Advokat dan Praktisi Media Massa di Hotel Mercure Jakarta

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) RI menyelenggarakan kegiatan konsultasi publik bersama puluhan organisasi advokat dan praktisi media massa di Hotel Mercure Jakarta, Selasa (3/10/23).